Pimpinan DPR mendengarkan kekhawatiran BEM dan organisasi mahasiswa lainnya, serta menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Pertemuan antara mereka dijadwalkan besok, namun detail siapa yang akan menerima mereka masih belum pasti. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. DPR berjanji akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Pimpinan fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR telah memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dibahas setelah revisi KUHAP selesai. Meskipun revisi KUHAP masih menerima masukan publik, pembahasan RUU KUHAP diharapkan selesai sebelum akhir sesi untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Anggota DPR memiliki tekad bersama untuk belajar dari masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi ke depan.
