JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada kekuatan besar yang menggunakan sistem Sirekap dan melakukan intervensi hasil quick count atau hitung cepat pada Pemilu 2024.
Ia mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah pakar teknologi informasi (IT) dan mendapatkan sejumlah bukti terkait tudingan tersebut.
“Kami bertemu dengan pakar IT, tidak hanya terkait dengan KPU, (tapi) ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintersep,” ujar Hasto saat ditemui di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3).
Dia mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tidak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tapi juga dilakukan dalam pemilihan legislatif (pileg).
Hasto menyatakan, upaya tersebut terlihat dari hasil penghitungan suara Pileg 2024 yang terjadi pada Partai Gerindra.
“Exit poll pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidaknya berada di peringkat nomor 2. Lalu ada upaya untuk mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul di peringkat ketiga,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Hasto, langkah untuk mengganggu hasil suara itu menguntungkan sejumlah pihak, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara itu, perolehan suara partai politik pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diganggu.
“Kemudian PSI menjadi besar (dalam perolehan suara). Sementara, partai yang mendukung Ganjar-Mahfud menjadi kecil. PDI-P menjadi kecil, PPP menjadi kecil. Bahkan bisa dicatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Ka’bah,” tambahnya.
Sebelumnya, Hasto juga menuduh adanya sistem algoritma yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud agar tidak dapat melewati angka 17 persen. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Ia menegaskan bahwa KPU tidak pernah menetapkan angka perolehan suara untuk pasangan calon maupun partai tertentu pada Pemilu 2024.
“KPU membantah bahwa KPU tidak pernah menetapkan, mengunci, atau menargetkan partai tertentu atau pasangan calon tertentu untuk mencapai suara tertentu sejak awal,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (8/3).
