JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tidak ada aliran dana dari kasus korupsi suap proyek di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang mengalir ke partainya.
Ia juga membantah pertanyaan tentang aliran dana tersebut dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 4,5 jam.
“Kami tidak pernah membicarakan dana, karena partai memiliki fungsi aspirasi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dan anggota dewan memiliki tugas-tugas representasi dan fungsi aspirasi,” ujar Hasto kepada media setelah diperiksa tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Hasto juga menolak keterlibatan dalam proyek-proyek korupsi di DJKA Kemenhub. Dia juga membantah adanya aliran dana kasus korupsi DJKA yang digunakan untuk kegiatan kampanye, seperti operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
“Saya tidak pernah memberikan perintah terkait proyek-proyek tertentu. Semua klarifikasi sudah diberikan dengan baik dan tidak ada kaitannya dengan aliran dana ke partai,” ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa tim penyidik mengajukan 21 pertanyaan kepadanya, terutama terkait komunikasinya dengan para tersangka proyek DJKA Kemenhub, termasuk mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO).
“Saya telah menjelaskan bahwa saya tidak memiliki komunikasi yang intens dengan Harno,” katanya. (wol/inilah/ags/d2)
