Pada hari Selasa (4/2), Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan kesalahan dalam keputusannya untuk menghapus pengecer elpiji (LPG) 3 kilogram. Meskipun mengakui kesalahannya, dia siap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Bahlil juga menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah dibahas sejak dua tahun lalu sebagai langkah tindak lanjut dari temuan BPK tentang dugaan penyalahgunaan pengecer. Meskipun awalnya mengharuskan pengecer menjadi pangkalan elpiji, namun setelah beberapa kontroversi muncul, skema sub pangkalan pun mulai dipertimbangkan. Namun, Bahlil mengaku masih perlu berdiskusi lebih lanjut dengan PT Pertamina untuk mengatur kebijakan dan aturan terkait sub pangkalan. Meskipun banyak kontroversi terkait keputusannya, kebijakan penghapusan pengecer dalam distribusi elpiji 3 kg tidak didukung oleh Presiden Prabowo. Presiden kemudian memerintahkan agar penjualan gas kembali normal seperti sebelumnya. Kebijakan ini memicu kehebohan dan mendapat kritik dari berbagai pihak, serta menyebabkan beberapa dampak negatif.
Bahlil Akui Kesalahan Hapus Pengecer Elpiji 3 Kg
