Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk sementara diblokir. Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. Menurut Onesimus, anggaran operasional tetap ada, dan pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas tanpa menyebabkan terhentinya pembangunan IKN. Onesimus juga menekankan bahwa seluruh pembangunan di IKN harus melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran tahap II senilai Rp 48 triliun selama periode 2024-2029. Pembangunan elemen-elemen utama IKN seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif juga terus berjalan.
Anggaran dari APBN hanya mencakup 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN, sementara 80 persen sisanya berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika. Dia berharap semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat. Onesimus juga mengonfirmasi bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN, dan berbagai institusi internasional akan datang untuk acara Nusantara International Partnership.
Meskipun anggaran pembangunan IKN diblokir, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028 sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo. Proses penyelesaian pembangunan IKN terus berjalan, dan strategi penyelesaiannya berada di Kementerian PU. Semua pihak, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat, terus memberikan dukungan untuk menjaga kelancaran pembangunan IKN dan mewujudkannya sebagai ibu kota modern dan berkelanjutan.
