Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie telah menggelar diskusi terbatas yang membahas Reformasi Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Acara ini melibatkan para ahli, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menekankan perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih adaptif terhadap ancaman global. Reformasi Intelijen Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, kunci keberhasilan lembaga intelijen terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan cepat. BIN perlu mengadopsi model Threat-Based Intelligence agar dapat mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Saat ini, Indonesia mengalami transisi kekuasaan, yang membuat peran intelijen dalam menganalisis ancaman menjadi semakin penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa reformasi intelijen diperlukan agar dapat mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menyoroti pentingnya sistem rekrutmen dan penempatan personel yang efektif dalam badan intelijen. Rekrutmen personel intelijen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan semata-mata kedekatan politik.
Kultur kerahasiaan dalam intelijen menghadapi tantangan akibat meningkatnya keterbukaan informasi. Kritik mengenai penggunaan seragam agen intelijen dan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) semakin meningkat, yang bertentangan dengan prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja di bawah radar.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Adanya tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional menjadi tantangan dalam sistem intelijen Indonesia.
Negara lain telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dalam kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis.
Menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen berbasis kompetensi.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk memastikan transparansi.
Dengan implementasi Reformasi Intelijen Indonesia, diharapkan sistem intelijen menjadi lebih profesional, adaptif, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
