Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) menghindari kegiatan seremonial yang berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan hal ini dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya. Menurut Tomsi, fokus alokasi anggaran harus diperhatikan untuk mencapai target kinerja pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan pengurangan belanja yang tidak produktif dan pemborosan anggaran.
Tomsi juga mencatat temuan pemborosan dan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dalam program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah. Dia mempertanyakan alokasi anggaran yang tidak proporsional antara program inti dengan kegiatan pendukung. Hal ini menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat guna. Dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Provinsi Jatim, Tomsi mendorong agar program yang disusun dapat selaras dengan RPJMN dan memberikan kontribusi pada tujuan nasional.
Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dan penyelarasan program dengan prioritas kegiatan RPJMN. Dia juga mengajak Pemerintah Provinsi Jatim untuk merencanakan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan berusaha. Harapannya, Pemprov Jatim dapat menciptakan inovasi dan mendorong program unggulan di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa keuangan. Keselarasan program dan keterlibatan lintas sektoral diharapkan dapat membawa kemajuan bagi pembangunan daerah.
