Presiden Prabowo: Desa Koperasi Merah Putih Hapus Perantara dan Rentenir

by -247 Views

KLATEN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran 800.081 Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan langkah untuk memutus rantai lama yang selama ini menekan petani di desa. Dalam acara peresmian di Klaten, Jawa Tengah, Presiden menyoroti bagaimana perantara dan rentenir kerap mengambil keuntungan dari kondisi petani yang serba terdesak.

Targetnya: desa lebih mandiri, petani tidak lagi dirugikan

Prabowo menyebut koperasi desa ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak yang selama ini menguasai jalur perdagangan hasil pertanian. Menurutnya, petani terlalu sering berada di posisi paling lemah, terutama saat harus menjual hasil panen dengan harga yang tidak menguntungkan.

Sebagai mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo mengaku memahami persoalan yang terus berulang di lapangan. Ia menyinggung kerugian pascapanen akibat kurangnya fasilitas angkutan dan penyimpanan, yang membuat hasil kerja petani tidak selalu berujung pada pendapatan yang layak.

Kelangkaan akses pupuk dan permainan harga jadi sorotan

Prabowo juga menyoroti sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Ia menilai hambatan birokrasi sering membuat bantuan yang seharusnya mudah diakses justru tersendat sebelum sampai ke tangan petani. Kondisi seperti ini, kata dia, memperpanjang masalah klasik yang belum juga selesai di sektor pertanian.

Di sisi lain, ia mengkritik praktik perantara yang memanfaatkan kebutuhan mendesak petani dengan menekan harga jual hasil panen. Ketika kebutuhan ekonomi datang bersamaan dengan harga yang jatuh, petani kerap terdorong mencari pinjaman ke rentenir dengan bunga tinggi. Pola inilah yang ingin diputus melalui kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah tegas untuk mengubah pola lama

Presiden Prabowo menekankan perlunya tindakan berani dan tegas untuk membenahi sistem yang selama ini dianggap tidak adil bagi petani. Menurutnya, koperasi harus menjadi alat nyata untuk membuka akses ekonomi yang lebih sehat, bukan hanya simbol kebijakan di atas kertas.

Dengan peluncuran koperasi dalam jumlah besar itu, pemerintah ingin menghadirkan ekosistem desa yang lebih kuat, di mana petani tidak lagi bergantung pada perantara, dan tidak lagi terjebak dalam jerat utang berbunga tinggi. Source link