Prabowo Jadikan Perlindungan Pekerja sebagai Garis Merah dalam Negosiasi Ekonomi dengan Amerika Serikat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlindungan pekerja Indonesia tidak bisa ditawar dalam setiap negosiasi ekonomi, termasuk saat Indonesia berhadapan dengan tekanan dari Amerika Serikat. Di tengah situasi global yang dinilainya makin rumit, Prabowo menempatkan nasib tenaga kerja sebagai prioritas utama pemerintah, bukan sekadar pelengkap dalam pembicaraan dagang.
Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam peringatan ulang tahun ke-27 partai tersebut di Jakarta Convention Center, Rabu malam, 23 Juli. Dalam forum itu, Prabowo berbicara lugas bahwa pemerintah tidak boleh bersikap lunak jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan kerja dan penghidupan jutaan orang.
Negosiasi di Tengah Dunia yang Tidak Stabil
Prabowo menggambarkan kondisi internasional saat ini sebagai masa yang penuh tekanan. Konflik di berbagai kawasan, menurut dia, membuat ruang diplomasi dan ekonomi menjadi semakin sempit. Indonesia, kata Prabowo, tetap harus menjaga posisi seimbang agar tidak terseret ke dalam kepentingan pihak mana pun.
Ia menekankan bahwa sikap non-afiliasi harus terus dipertahankan supaya Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan semua negara. Dalam pandangannya, pilihan itu bukan kelemahan, melainkan cara agar Indonesia tetap punya ruang gerak di tengah persaingan global yang keras.
Prabowo juga mengingatkan bahwa banyak negara lain menghadapi situasi serupa ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Karena itu, ia menilai tekanan yang muncul dalam negosiasi harus disikapi dengan tenang, bukan dengan panik atau menyerah sebelum pembicaraan selesai.
PHK Jadi Batas yang Tak Boleh Dilanggar
Di antara berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan hasil negosiasi ekonomi tidak memicu pemutusan hubungan kerja massal. Baginya, keberhasilan diplomasi tidak boleh diukur hanya dari angka atau kesepakatan di atas kertas, tetapi juga dari apakah pekerja Indonesia tetap terlindungi.
“Pendekatan saya—tanggung jawab saya—adalah melindungi kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa sebagai presiden, dirinya memikul kewajiban langsung untuk menjaga agar kesejahteraan warga tidak dikorbankan demi kepentingan lain.
Kritik Tetap Ada, Kebijakan Harus Jalan
Prabowo juga menyinggung bahwa setiap langkah pemerintah hampir selalu memunculkan kritik. Menurut dia, kritik adalah bagian wajar dari proses pengawasan, tetapi tidak seharusnya berubah menjadi sikap yang menutup ruang bagi perbaikan.
Meski tekanan datang dari berbagai arah, Prabowo menegaskan arah pemerintahannya tetap sama: menjaga ketahanan nasional, melindungi pekerja, dan membangun hubungan luar negeri yang adil. Dalam pandangannya, Indonesia harus tetap aktif di panggung internasional, namun tidak boleh membiarkan kedaulatan dan mata pencaharian rakyat menjadi harga yang dibayar terlalu mahal.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
