Prabowo Hapus Tantiem Bos BUMN, Soroti Kompensasi yang Dinilai Tak Masuk Akal

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam pembenahan tata kelola badan usaha milik negara. Dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Prabowo menyinggung praktik pemberian tantiem kepada komisaris dan direksi BUMN yang menurutnya sudah jauh dari nalar. Skema bonus berbasis laba itu resmi dihapus, setelah ia menilai ada ketimpangan besar antara hak yang diterima dan kontribusi yang diberikan.

Prabowo Soroti Tantiem yang Dinilai Berlebihan

Prabowo mengaku heran karena ada komisaris BUMN yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali, tetapi tetap menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. Menurutnya, praktik seperti itu tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi bila perusahaan yang dikelola tidak menunjukkan kinerja yang benar-benar sehat. Ia menegaskan bahwa bonus seharusnya hanya diberikan kepada direksi perusahaan yang memang menghasilkan keuntungan, dan itu pun harus berasal dari perhitungan laba yang nyata, bukan angka yang direkayasa.

Jumlah Komisaris di BUMN Rugi Akan Dikurangi

Selain menghapus tantiem, Prabowo juga menyoroti terlalu banyaknya komisaris di sejumlah BUMN yang merugi. Ia menilai struktur yang gemuk justru membuat pengelolaan tidak efisien dan berpotensi membebani perusahaan. Karena itu, jumlah komisaris akan dipangkas agar pengawasan lebih efektif dan tidak lagi menjadi ruang pemborosan.

Fokus ke Belanja Negara yang Lebih Berkualitas

Di hadapan publik, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga uang negara agar digunakan secara lebih tepat sasaran. Ia ingin belanja pemerintah benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari membuka lapangan kerja, mendorong daya beli, hingga memperkuat layanan publik. Dalam pandangannya, anggaran negara tidak boleh habis untuk pola kompensasi yang tidak mencerminkan kinerja, melainkan harus diarahkan pada pengeluaran yang berkualitas dan berdampak nyata.

Source link