Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) menghindari kegiatan seremonial yang berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi
Sanksi Hukum Jual Beli Rokok Ilegal: Waspada Hukum Online
Rokok ilegal kerap menjadi pilihan bagi sebagian perokok karena harganya yang lebih murah daripada rokok legal. Rokok ilegal ini beredar tanpa membayar
Investigasi Produk Halal Mengandung Babi: Tuntutan Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyerukan kepolisian untuk melakukan investigasi terkait label halal yang tertera pada beberapa produk makanan olahan yang
Mengapa Petugas Haji Indonesia Harus Waspada di Dunia Online
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pesan kepada para petugas haji yang akan melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ia berharap
Rico Waas & Istri Disambut Pengalungan Selempang di Bandara Minangkabau
Wali Kota Medan, Rico Waas, bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, tiba di Bandara Minangkabau, Kota Padang pada Senin
Jaga Silaturahim dan Harapan Baru: Moment Refleksi Online
PWI Pusat dan IKWI Pusat Menggelar Silaturahim dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H PWI Pusat dan IKWI Pusat menyelenggarakan acara
Larangan Haji dengan Visa Non-Haji: Peringatan Pemerintah Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan resmi kepada Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh jemaah haji tahun 2025 hanya menggunakan visa haji resmi, bukan
TPID Sumatera Berkomitmen Atasi Inflasi – Waspada Online
Bank Indonesia, bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera, telah berkomitmen untuk menjaga inflasi di
Peringatan Dirjen PHU: Bahaya Haji Ilegal Saudi
Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pengetatan aturan pemberian visa haji untuk tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.
Mendagri Buka Opsi Revisi UU Ormas: Waspada Terhadap Kebablasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sinyal untuk merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena adanya kebanjiran tindakan yang tidak terkendali.